Pemerintah lewat Komisi Pemilihan Umum (KPU) miliki sejumlah rencana untuk mengandalkan segala Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Salah satu diantaranya dengan tidak menutup kemungkinan untuk mengandeng hacker dalam pengamanan data Pemilu. Seperti apa?
Hingga saat ini belum ada lembaga yang diajak bekerjasama dalam membantu proses pengamanan sistem Informasi Teknologi (IT) yang dimiliki. Kerja sama dengan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) pun juga belum dilakukan.
Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan jika ia dan jajarannya meminta seluruh komunitas IT yang ada di Indonesia untuk sudi berikan bantuan terkait pengamanan data Pemilu. KPU juga akan meminta saran dan masukan dari pelbagai pihak termasuk BPPT, Kominfo, Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB).
“Pakar dan ahli yang akan kita libatkan, mudah-mudahan proses kerja sama dapat segera dilakukan,” imbuhnya.Kerjasama yang ada tidak akan hanya menyasar ke lembaga atau instansi resmi namun juga ke perorangan. Di atas KPU menyebut pakar IT serta komunitas yang mana kelompok hacker juga termasuk di dalamnya.
“Kita harapkan kawan-kawan hacker juga berpihak kepada kita. Sehingga data pemilu menjadi aman,” tambah Ferry seperti dikutip dari Fajar.co.id.Apa sesungguhnya yang diharapkan KPU terkait kerja sama itu? Masih menurut Ferry, KPU ingin memerkuat sistem pengamanan terhadap server Pemilu yang memuat sejumlah data penting. Server itu nantinya akan berisi database hasil pemilihan legislatif, pemilihan presiden, serta dokumen penting lain.
0 komentar:
Posting Komentar